Wali Murid SMP N 2 Pakuhaji Protes Dindik Kab. Tangerang

 

“Pembelian LKS Tanpa Ada Kesepakatan Antara Wali Murid dan Pihak Sekolah”

 

Kab. Tangerang,  Gapura Nusantara News. Com - Sejumlah orang tua wali murid di SMP N 2 Pakuhaji Kabupaten Tangerang  merasa keberatan terhadap pungutan uang yang ditarik pihak sekolah. Pungutan tersebut untuk biaya Paket Lembar Kerja Siswa (LKS).

"Setiap murid dipungut biaya sebesar Rp 120.000,-/ semester oleh sekolah dengan dalih untuk pembelian LKS untuk 10 mata pelajaran," ujar orang tua wali murid kelas 8, IL (inisial-red) saat ditemui wartawan, selasa (3/12/2013).

IL menjelaskan pungutan dana tersebut dialokasikan untuk beberapa hal yang seharusnya tidak perlu dibayar.

"Jadi mereka bilang uang Rp 120.000 untuk biaya beli buku LKS Rp 12.000,- untuk per satu buah buku LKS, dan tanpa ada musyawarah lagi dengan para wali murid, yang wajib di beli persemester, masa kayak gitu semua tanpa ada lagi perundingan dengan kita,"ujarnya kesal.

Orang tua murid lain dengan inisial IA menceritakan dengan pembelian LKS  tersebut diambil  tidak melalui rapat antar komite sekolah dengan orang tua murid. "Dalam rapat tesebut kita tidak di beritahukan soal LKS, yang di bahas waktu itu cuma tentang biaya pemeliharaan komputer sekolah sebesar Rp 90.000,-/enam bulan, dan sangat jelas saya mengatakan keberatan, tapi pihak sekolah seperti tidak peduli, malah galakkan dia. Ini yang bikin orang tua siswa tambah kesal," ujarnya.

Sejumlah orang tua murid merasa tidak berani mengadu kepada pihak sekolah karena takut keberadaan putranya di sekolah tersebut terancam.

Kepala sekolah SMP N 2 Pakuhaji, Agus Supriadi,  saat dikonfirmasi perihal ini menegaskan, ”Kami dari pihak sekolah menyangkal hal itu terutama saya sebagai Kepsek malah menyarankan kepada staf harus utamakan anak yatim dan jujur pak anak yatim piatu saya bebas biayakan dan  sudah melarang komite untuk memungut uang terhadap peserta didiknya,” katanya.

Pada kesempatan ini hadir pula ketua komite sekolah, Agus  Mulyawan M.M. Kes. Menurutnya bahwa pihak komite maupun pihak sekolah hanya menduga hanya segelintir oknum saja yang merasa tidak senang atas pembelian buku tersebut.

“Kebijakan itu tanpa komite itu tidak akan jalan, LKS itu saja paling minim di banding sekolah lain. Malah sekarang ini LKS di bayarnya semau-mau nya, komitmen kami adalah anak-anak tugasnya belajar dan pihak sekolah jangan menekankan kepada anak didik semacam itu pak,” ujar nya dan menurut Agus mulyawan yang sudah menjabat ketua komite selama 8 tahun.

“Tugas anak-anak hanya belajar dan dalam semester pun jika ada yang belum bayar biaya tersebut jangan pernah memikirkan hal itu”, ujarnya Agus menambahkan.

Dalam hal ini seharusnya pihak sekolah, komite dan wali murid dalam mengambil suatu keputusan harus adanya musyawarah dan kesepakatan bersama. LKS memang diperbolehkan apabila mendapatkan persetujuan dari wali murid untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar (KBM), namun harus melalui prosedur dan atas persetujuan dari Dindik Kabupaten Tangerang.

Yang menjadi pertanyaannya sejauh mana pengelolaan bantuan anggaran dana operasional sekolah (BOS) bagi siswa-siswi di SMPN 2 Pakuhaji ???. Pihak sekolah harus transparan mengenai pengelolaan anggaran BOS maupun BOP baik kepada wali murid maupun media massa terkait dalam hal ini tentang “KIP” (keterbukaan informasi publik).

Gapura Nusantara News.Com akan masih menindaklanjuti perihal protes wali murid apakah di benarkan untuk pembelian buku LKS tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang hingga kekementrian.(Al)

Posted in: