Massa buruh
menuntut Jokowi untuk membatalkan keputusan penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 2,4 Juta.
Setelah menunggu
hampir 15 menit di depan Balaikota DKI Jakarta, akhirnya 10 orang perwakilan
buruh dipersilakan masuk oleh pihak keamanan Balaikota DKI Jakarta. Namun, sebelum para buruh masuk, terlebih
dahulu masuk Kapolres Jakarta Pusat Kombes AR Yoyol, Kepala Satpol PP DKI
Jakarta Kukuh Hadi Santoso dan perwakilan dari pihak TNI untuk menemui Jokowi
di ruangannya.
Sementara ratusan buruh masih bertahan di depan Balai Kota. Mereka masih terus menyampaikan tuntutannya agar Jokowi membatalkan keputusan penetapan UMP sebesar Rp 2,4 juta.
"Jokowi tadi pagi sudah menandatangani SK UMP sebesar Rp 2,4 juta. Sungguh tidak masuk akal," ucap Ketua Forum Buruh DKI, Moh Toha di sela-sela unjuk rasa di Balaikota.(Usman|Dedy)
Sementara ratusan buruh masih bertahan di depan Balai Kota. Mereka masih terus menyampaikan tuntutannya agar Jokowi membatalkan keputusan penetapan UMP sebesar Rp 2,4 juta.
"Jokowi tadi pagi sudah menandatangani SK UMP sebesar Rp 2,4 juta. Sungguh tidak masuk akal," ucap Ketua Forum Buruh DKI, Moh Toha di sela-sela unjuk rasa di Balaikota.(Usman|Dedy)
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar