Kab. Tangerang, Gapura Nusantara News. Com - Sejumlah
orang tua wali murid di SMP N 2 Pakuhaji Kabupaten Tangerang merasa keberatan terhadap pungutan uang yang
ditarik pihak sekolah. Pungutan tersebut untuk biaya Paket Lembar Kerja Siswa (LKS).
"Setiap murid dipungut biaya sebesar Rp 120.000,-/ semester oleh sekolah dengan dalih untuk pembelian LKS untuk 10 mata pelajaran," ujar orang tua wali murid kelas 8, IL (inisial-red) saat ditemui wartawan, selasa (3/12/2013).
IL menjelaskan pungutan dana tersebut dialokasikan untuk beberapa hal yang seharusnya tidak perlu dibayar.
"Jadi mereka bilang uang Rp 120.000 untuk biaya beli buku LKS Rp 12.000,- untuk per satu buah buku LKS, dan tanpa ada musyawarah lagi dengan para wali murid, yang wajib di beli persemester, masa kayak gitu semua tanpa ada lagi perundingan dengan kita,"ujarnya kesal.
Orang tua murid lain dengan inisial IA menceritakan dengan pembelian LKS tersebut diambil tidak melalui rapat antar komite sekolah dengan orang tua murid. "Dalam rapat tesebut kita tidak di beritahukan soal LKS, yang di bahas waktu itu cuma tentang biaya pemeliharaan komputer sekolah sebesar Rp 90.000,-/enam bulan, dan sangat jelas saya mengatakan keberatan, tapi pihak sekolah seperti tidak peduli, malah galakkan dia. Ini yang bikin orang tua siswa tambah kesal," ujarnya.
Sejumlah orang tua murid merasa tidak berani mengadu kepada pihak sekolah karena takut keberadaan putranya di sekolah tersebut terancam.
Kepala sekolah SMP N 2 Pakuhaji, Agus Supriadi, saat dikonfirmasi perihal ini menegaskan, ”Kami dari pihak sekolah menyangkal hal itu terutama saya sebagai Kepsek malah menyarankan kepada staf harus utamakan anak yatim dan jujur pak anak yatim piatu saya bebas biayakan dan sudah melarang komite untuk memungut uang terhadap peserta didiknya,” katanya.
"Setiap murid dipungut biaya sebesar Rp 120.000,-/ semester oleh sekolah dengan dalih untuk pembelian LKS untuk 10 mata pelajaran," ujar orang tua wali murid kelas 8, IL (inisial-red) saat ditemui wartawan, selasa (3/12/2013).
IL menjelaskan pungutan dana tersebut dialokasikan untuk beberapa hal yang seharusnya tidak perlu dibayar.
"Jadi mereka bilang uang Rp 120.000 untuk biaya beli buku LKS Rp 12.000,- untuk per satu buah buku LKS, dan tanpa ada musyawarah lagi dengan para wali murid, yang wajib di beli persemester, masa kayak gitu semua tanpa ada lagi perundingan dengan kita,"ujarnya kesal.
Orang tua murid lain dengan inisial IA menceritakan dengan pembelian LKS tersebut diambil tidak melalui rapat antar komite sekolah dengan orang tua murid. "Dalam rapat tesebut kita tidak di beritahukan soal LKS, yang di bahas waktu itu cuma tentang biaya pemeliharaan komputer sekolah sebesar Rp 90.000,-/enam bulan, dan sangat jelas saya mengatakan keberatan, tapi pihak sekolah seperti tidak peduli, malah galakkan dia. Ini yang bikin orang tua siswa tambah kesal," ujarnya.
Sejumlah orang tua murid merasa tidak berani mengadu kepada pihak sekolah karena takut keberadaan putranya di sekolah tersebut terancam.
Kepala sekolah SMP N 2 Pakuhaji, Agus Supriadi, saat dikonfirmasi perihal ini menegaskan, ”Kami dari pihak sekolah menyangkal hal itu terutama saya sebagai Kepsek malah menyarankan kepada staf harus utamakan anak yatim dan jujur pak anak yatim piatu saya bebas biayakan dan sudah melarang komite untuk memungut uang terhadap peserta didiknya,” katanya.
“Kebijakan
itu tanpa komite itu tidak akan jalan, LKS itu saja paling minim di banding
sekolah lain. Malah sekarang ini LKS di bayarnya semau-mau nya, komitmen kami
adalah anak-anak tugasnya belajar dan pihak sekolah jangan menekankan kepada
anak didik semacam itu pak,” ujar nya dan menurut Agus mulyawan yang sudah
menjabat ketua komite selama 8 tahun.
“Tugas
anak-anak hanya belajar dan dalam semester pun jika ada yang belum bayar biaya
tersebut jangan pernah memikirkan hal itu”, ujarnya Agus menambahkan.
Dalam hal
ini seharusnya pihak sekolah, komite dan wali murid dalam mengambil suatu keputusan
harus adanya musyawarah dan kesepakatan bersama. LKS memang diperbolehkan
apabila mendapatkan persetujuan dari wali murid untuk menunjang proses kegiatan
belajar mengajar (KBM), namun harus melalui prosedur dan atas persetujuan dari
Dindik Kabupaten Tangerang.
Yang menjadi
pertanyaannya sejauh mana pengelolaan bantuan anggaran dana operasional sekolah
(BOS) bagi siswa-siswi di SMPN 2 Pakuhaji ???. Pihak sekolah harus transparan
mengenai pengelolaan anggaran BOS maupun BOP baik kepada wali murid maupun
media massa terkait dalam hal ini tentang “KIP” (keterbukaan informasi publik).
Gapura Nusantara
News.Com akan masih menindaklanjuti perihal protes wali murid apakah di benarkan
untuk pembelian buku LKS tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
hingga kekementrian.(Al)
1 komentar:
What is the best way to get from poker to casino? - Dr.D.Com
You will find 대구광역 출장안마 most 공주 출장마사지 online poker 광주광역 출장샵 rooms in Pennsylvania and New Jersey as 인천광역 출장안마 well, 당진 출장샵 with more and more online games, including blackjack,
Posting Komentar